Otonomi khusus Lampung telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah tersebut dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Namun, peran pengawasan keuangan dalam implementasi otonomi khusus ini tidak boleh diabaikan. Pengawasan keuangan sangat penting untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Lampung.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, “Peran pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Lampung sangat vital untuk mencegah penyalahgunaan keuangan daerah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan.” Hal ini sejalan dengan pendapat Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi khusus Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus memainkan peran yang aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, “BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan dana publik digunakan secara efisien dan efektif.”

Selain itu, masyarakat Lampung juga perlu turut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Lampung, Andika Putra, “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan transparan.”

Dengan demikian, peran pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Lampung merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Semua pihak, baik pemerintah daerah, BPKP, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, otonomi khusus Lampung dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Lampung.