Meningkatkan transparansi keuangan publik menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di Lampung, tantangan dan solusi audit menjadi fokus utama dalam upaya mencapai hal tersebut.

Menurut Bahrullah Akbar, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, transparansi keuangan publik adalah kunci utama dalam memastikan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara. “Audit menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan publik, termasuk di daerah Lampung. Dengan audit yang transparan, kita dapat memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Bahrullah.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan transparansi keuangan publik di Lampung adalah kurangnya akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Rizki Amalia, seorang akademisi yang mengkaji tentang tata kelola keuangan daerah di Lampung. Menurutnya, “Walaupun regulasi terkait transparansi keuangan publik sudah ada, namun masih banyak kendala dalam implementasinya. Akses informasi yang terbatas dan kurangnya keterbukaan dari pihak pemerintah daerah menjadi hambatan utama.”

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi audit menjadi langkah yang tepat. BPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan keuangan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi keuangan publik. Menurut Bahrullah, “BPK akan terus melakukan audit dengan ketat dan transparan, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan publik.”

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi keuangan publik. Menurut Teguh Prasetyo, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BPK, “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. Dengan memberikan feedback dan melaporkan temuan yang mencurigakan, masyarakat dapat ikut berperan dalam menjaga transparansi keuangan publik.”

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, BPK, dan masyarakat, diharapkan transparansi keuangan publik di Lampung dapat terus meningkat. Audit yang transparan dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Bahrullah, “Transparansi keuangan publik bukanlah hal yang sulit jika semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel.”