Tinjauan Audit Dana Hibah di Provinsi Lampung: Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Publik

Dalam melakukan tinjauan audit terhadap pengelolaan dana hibah di Provinsi Lampung, ditemukan beragam evaluasi terkait kinerja pengelolaan dana publik. Dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pihak lain kepada pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Lampung, Andi Safruddin, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana hibah agar dapat memastikan dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien. “Dengan melakukan tinjauan audit secara berkala, kita dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Salah satu temuan dalam tinjauan audit adalah terkait transparansi penggunaan dana hibah. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. “Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan dana hibah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Kepala LKPP, Agus Prabowo.

Selain itu, evaluasi kinerja dalam pengelolaan dana hibah juga mencakup aspek pengendalian internal. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskat), Andi Gunawan, pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko penyelewengan dana hibah. “Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme pengendalian internal yang efektif agar pengelolaan dana hibah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dengan adanya tinjauan audit terhadap pengelolaan dana hibah di Provinsi Lampung, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana publik. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana hibah. Sehingga, dana hibah yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.