Langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Lampung menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyimpangan anggaran di Lampung cukup meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Menurut Bupati Lampung Selatan, Misbahul Munir, “Langkah-langkah pencegahan harus segera dilakukan agar anggaran yang telah disetujui dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.” Hal ini juga disampaikan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim pengawasan internal yang independen dan profesional. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, Ahmad Zainal Abidin, “Pengawasan yang ketat akan mencegah adanya penyimpangan anggaran dan merugikan keuangan daerah.”

Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, “Evaluasi yang sistematis dan komprehensif dapat menjadi solusi untuk mencegah penyimpangan anggaran di daerah.”

Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan efektif, diharapkan kasus penyimpangan anggaran di Lampung dapat diminimalisir. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkala menjadi kunci dalam upaya mencegah penyimpangan anggaran di daerah ini. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk menciptakan tata kelola anggaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.