Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Lampung memang menjadi sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Banyak kasus penyalahgunaan anggaran yang terjadi di daerah ini, sehingga menuntut adanya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Bambang Supriyanto, seorang pakar keuangan daerah, “Tantangan utama dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Lampung adalah rendahnya transparansi dan kontrol terhadap pengelolaan anggaran publik.” Hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Lampung masih rendah.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Wijaya, seorang aktivis anti-korupsi, yang menyatakan bahwa “Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat dari semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal.”

Selain itu, perlu juga adanya transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran publik. Menurut Lusi Sari, seorang anggota DPRD Lampung, “Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, sehingga mereka bisa ikut mengawasi dan mengontrol penggunaannya.”

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan, diharapkan akuntabilitas penggunaan anggaran di Lampung dapat meningkat. Sehingga, pembangunan daerah bisa berjalan lebih efisien dan transparan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, agar korupsi dan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir.