Peran stakeholder dalam memperkuat tata kelola anggaran daerah Lampung memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap kebijakan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Zaini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, “Peran stakeholder, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga masyarakat umum sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien.” Dengan melibatkan semua pihak terkait, maka tata kelola anggaran daerah dapat diperkuat dan risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.

Salah satu contoh peran stakeholder yang penting adalah lembaga legislatif, yaitu DPRD Lampung. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, DPRD dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung. Menurut Bambang Hermanto, Anggota DPRD Lampung, “Kami sebagai wakil rakyat harus memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.”

Selain itu, peran masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam tata kelola anggaran daerah Lampung. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Dengan melibatkan masyarakat, maka akan tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Maria, seorang aktivis masyarakat di Lampung, “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tidak terjadi penyelewengan dan korupsi.”

Dalam konteks globalisasi dan tuntutan akan good governance, peran stakeholder dalam memperkuat tata kelola anggaran daerah Lampung menjadi semakin penting. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat, maka anggaran daerah dapat dikelola dengan baik dan transparan. Sehingga, pembangunan di Lampung dapat berjalan dengan lancar dan mensejahterakan seluruh masyarakat Lampung.

Dalam kesimpulan, peran stakeholder dalam memperkuat tata kelola anggaran daerah Lampung tidak bisa dianggap remeh. Dengan melibatkan semua pihak terkait, maka dapat memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Sehingga, Lampung dapat menjadi daerah yang maju dan sejahtera.