Transparansi dan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan APBD Lampung merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pengawasan APBD Lampung.

Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), transparansi dan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan APBD Lampung masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari temuan-temuan yang dilakukan oleh BPK terkait pengelolaan keuangan daerah di Lampung.

Menurut pakar tata kelola keuangan daerah, Dr. Toto Suharto, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran di daerah. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD Lampung dengan lebih baik,” ujarnya.

Sayangnya, masih banyak kasus penyelewengan anggaran yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBD masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Lampung.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan sistem e-budgeting yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya e-budgeting, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran APBD Lampung secara real-time. Hal ini akan membantu dalam mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai penutup, transparansi dan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan APBD Lampung memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan good governance di daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Lampung dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Lampung.