Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Indonesia, Provinsi Lampung juga perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Prof. Dr. Sofyan Djalil, M.A, M.Si, tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu sistem yang mampu mengatur dan mengelola kebijakan serta sumber daya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen juga dapat menjadi solusi untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung. Hal ini juga ditekankan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang menyatakan bahwa lembaga pengawas independen dapat menjadi penjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Ir. H. Saipul Hadi, M.Si, partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung dapat terwujud. Sehingga, Provinsi Lampung dapat menjadi contoh dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Indonesia.